Kenapa Tulisan Terasa Lebih Telanjang dari Foto?

Oleh: Nayla Iffah

Ada hal yang baru kusadari belakangan ini: betapa berbeda rasanya ketika seseorang bilang “aku lihat sosmed-mu” dibanding “aku baca tulisanmu.” Yang pertama terasa biasa saja, seperti mereka hanya melihat kulit luar. Foto-foto jalan-jalan, pemandangan, atau potret tubuh dari jauh itu tidak mengungkap siapa diriku. Itu hanya fragmen visual tentang hal-hal yang kulakukan, bukan siapa aku di dalam. Tapi tulisan… itu lain. 

Ada dua bentuk telanjang: telanjang tubuh dan telanjang pikiran. Dan anehnya, telanjang pikiran bisa terasa jauh lebih menakutkan. Ketika seseorang bilang mereka membaca tulisanku, rasanya seperti mereka masuk ke ruang terdalam yang biasanya hanya kukunjungi sendirian. Tulisan-tulisan itu bukan sekadar kata. Itu cara berpikirku, kerentananku, sudut kecil dari batin yang tidak pernah terlihat di foto mana pun. Mungkin itu sebabnya beberapa waktu terakhir aku mengarsipkan banyak tulisan lamaku. Aku malu membacanya. Ada versi diriku yang dulu menulis dengan polos, mentah, tanpa penyaring. Versi yang hanya ingin meluapkan segalanya dan tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari orang-orang nyata dalam hidupku bisa membacanya. 

Aku bergabung dengan blog sejak 2015—era di mana aku masih menulis curhat-curhat yang sekarang membuatku menutup muka kalau tanpa sengaja kubaca ulang. Selain karena tulisannya yang menurutku buruk, karena aku sudah bukan orang yang sama dengan penulis tulisan-tulisan itu. Dan mengarsipkannya bukan berarti aku menyangkal diriku sendiri. Justru sebaliknya: itu bentuk perlindungan terhadap diriku yang sekarang. Aku belajar menetapkan batas. Aku memilih mana yang ingin kutunjukkan, dan mana yang cukup kusimpan sebagai catatan pribadi. Ada sesuatu yang matang di sana. Bahwa aku boleh tumbuh, berubah, dan memutuskan untuk menjaga privasi emosionalku sendiri. 

Sekarang aku hanya meninggalkan tulisan-tulisan yang temanya lebih umum, yang tidak akan membuatku menunduk malu kalau tiba-tiba seseorang di dunia nyata bertanya tentangnya. Sisanya kusimpan baik-baik, hanya untukku.

Vasektomi, Solusi Pengendalian “Beban Negara”?

Oleh: Nayla Iffah
Baru-baru ini, sebuah kebijakan kontroversial kembali mencuat di ruang publik: penerapan vasektomi sebagai syarat bagi warga miskin untuk menerima bantuan sosial. Langkah ini sontak menuai dukungan dari sebagian warganet yang merasa bahwa orang miskin sebaiknya tidak memiliki terlalu banyak anak. Mereka berargumen bahwa keluarga miskin kerap kali tak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya, sehingga langkah pengendalian kelahiran, bahkan melalui steril permanen seperti vasektomi dipandang sebagai solusi logis untuk memutus rantai kemiskinan.

Namun, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, benarkah masalahnya sesederhana itu? Apakah kemiskinan memang disebabkan oleh terlalu banyaknya anak, atau justru oleh sistem yang gagal menjamin hak-hak dasar warga negaranya?

Kemiskinan bukanlah hasil dari pilihan individu semata. Ia adalah buah dari struktur sosial dan ekonomi yang timpang. Banyak dari mereka yang hidup dalam kemiskinan bekerja keras setiap hari, namun tetap saja penghasilannya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Upah minimum yang tidak layak, minimnya lapangan kerja, pendidikan yang tidak merata, dan akses kesehatan yang mahal menjadi realita sehari-hari bagi banyak keluarga di negeri ini. Di tengah tekanan hidup semacam itu, sulit mengharapkan seseorang untuk berpikir panjang tentang perencanaan keluarga, apalagi bila mereka tak mendapat akses terhadap edukasi seksual dan kontrasepsi yang aman.

Mendorong vasektomi sebagai bentuk pengendalian kelahiran bisa saja menjadi salah satu pilihan jika diberikan secara sukarela, dengan edukasi dan pertimbangan matang. Namun, ketika kebijakan ini dijadikan syarat untuk menerima bantuan sosial, maka itu tidak lagi bersifat sukarela. Itu menjadi bentuk pemaksaan terselubung, bahkan bisa disebut sebagai kekerasan struktural. Orang miskin dipaksa memilih antara mempertahankan haknya atas tubuh dan keturunan, atau mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup.

Alih-alih mengatur tubuh rakyatnya, pemerintah seharusnya mengurus apa yang lebih mendesak dan fundamental: membuka lapangan kerja yang layak, memperbaiki sistem pendidikan dan layanan kesehatan, serta menjamin keamanan sosial. Menyederhanakan kemiskinan sebagai akibat dari jumlah anak hanyalah pengalihan isu. Ia mencerminkan ketidakmauan negara untuk melihat dan menyelesaikan akar masalah yang sesungguhnya.

Hak untuk memiliki keturunan adalah hak asasi. Dan hak atas hidup layak, termasuk akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan juga merupakan tanggung jawab negara yang tak bisa ditawar. Membatasi keturunan tanpa memperbaiki kualitas hidup hanya akan memperpanjang ketimpangan dan menormalisasi ketidakadilan.

Karena masalahnya bukan jumlah anak, melainkan sistem yang terus menerus gagal melindungi warganya.